Perizinan Berusaha Sektor Kelautan

Perizinan berusaha sektor kelautan secara garis besar terbagi atas 3 (tiga), yaitu Perizinan Dasar, Perizinan Penunjang (PB UMKU), dan Perizinan Operasional. Pada bagian ini Kami akan paparkan apasaja perizinan tersebut secara umum.

Alur dan Jenis Perizinan Usaha Sektor Kelautan

I. PERIZINAN DASAR

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

1

2

Persetujuan Lingkungan UKL-UPL/AMDAL

Kementerian Lingkungan Hidup

II. PERIZINAN PENUNJANG (PB UMKU)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

3-A*

4-A*

Sertifikat Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Terminal Khusus (Tersus)

Sertifikat Operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Terminal Khusus (Tersus)

Kementerian Perhubungan

3-B*

Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi Laut

Kementerian Perhubungan

III. PERIZINAN OPERASIONAL

Kementerian Perhubungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

4-B**

Persetujuan Laik Operasi (PLO)

Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral

***Menyesuaikan Kegiatan Usaha

***Untuk Kegiatan Anjungan Lepas Pantai, Pipa, dan Kabel Migas serta Minerba

Jasa Konsultan Teknis Perizinan

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait perizinan tersebut diatas dan berkaitan dengan kegiatan usaha anda dan membutuhkan konsultan teknis terkait perizinan tersebut, maka anda dapat berkonsultasi kepada Kami dengan menghubungi Kami pada laman berikut.

Hubungi Kami